Provinsi Riau dengan jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa, memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, berdekatan dengan 2 negara, Malaysia serta Singapura. Letak geografis ini tentunya sangat menguntungkan dari sisi pergerakan dan tumbuh kembang ekonomi. Namun pada sisi lain kondisi ini berpotensi masuknya Obat dan Makanan illegal utamanya melalui pelabuhan tikus (tidak resmi), tentunya selain merugikan negara dari sektor pajak juga resiko kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Karena produk ilegal tentunya tidak dilakukan evaluasi mutu dan keamanan

Peran strategis Obat dan Makanan dalam bidang kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa mendorong Balai Besar POM di Pekanbaru terus mengembangkan sistem pengawasan full spectrum (pre dan post market) termasuk penguatan jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mengawal mutu, keamananan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Riau.

Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi : Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan dan percepatan layanan publik, sejak Oktober 2018 telah dibentuk 2 UPT Badan POM lainnya di Provinsi Riau, yaitu : Loka POM di Kota Dumai dengan wilayah kerja Kota Dumai dan Bengkalis serta Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dengan wilayah kerja Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

Balai Besar POM di Pekanbaru terus melangkah, berkarya dan melaju bersama bangsa memberikan jaminan keamanan, mutu, khasiat, obat dan makanan bagi masyarakat Riau untuk membentuk SDM Unggul dan meningkatkan daya saing pelaku usaha terutama UMKM.